You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Warga yang Digusur Diberi Uang Kerohiman
.
photo doc - Beritajakarta.id

Warga yang Digusur Diberi Uang Kerohiman

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan uang kerohiman kepada warga yang digusur yang tinggal di lahan ilegal. Payung hukum mengenai kebijakan tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur, yang saat ini masih dalam proses penerbitan. Dalam aturan tersebut, uang kerohiman akan diberikan maksimal 25 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP).

Besar kerohimannya 25 persen dari nilai jual objek pajak kawasan itu

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan peraturan ini akan terbit dalam waktu dekat. Saat ini masih menunggu ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Besar kerohimannya 25 persen dari nilai jual objek pajak kawasan itu," kata Saefullah, Kamis (30/10).

Uang kerohiman tersebut, kata Saefullah, akan diberikan kepada warga yang tempat tinggalnya terkena proyek pemerintah. Terlebih saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang gencar melakukan penertiban, khususnya warga yang bermukim di bantaran sungai. Sebab keberadaan mereka membuat sungai menyempit sehingga sungai tidak bisa maksimal menampung air yang berakibat banjir.

Warga yang Digusur Diberi Uang Kerohiman

Dasar hukum pembuatan Pergub ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Mengingat kondisi tersebut cukup banyak terjadi di Jakarta. "Di Jakarta banyak yang semacam ini. Teknisnya akan diberikan kepada masyarakat yang tinggal di tanah negara tapi tetap membayar pajak," ucapnya.

Saefullah mengatakan cara seperti ini lebih memanusiakan warga. Selain itu diharapkan bisa mempersingkat waktu untuk proses pembebasan lahan dibandingkan jika harus lewat pengadilan. Karena selama ini berbagai proyek di ibu kota sering kali terkendala dengan pembebasan lahan yang memakan waktu lama.

Sebelumnya, Pemprov sempat menghentikan pemberian uang kerohiman ini. Sebab dikhawatirkan uang kerohiman digunakan bukan untuk yang semestinya. Pemprov DKI Jakarta pun telah menyediakan hunian layak berupa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi warga yang tinggal di lahan ilegal dan terkena proyek pembangunan.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pendaftaran Anggota KI DKI 2025-2029 Dimulai 25 Juli

    access_time16-07-2025 remove_red_eye3863 personFolmer
  2. Tim Sepak Bola U-12 DKI Wakili Indonesia Berlaga di Dana Cup Denmark

    access_time16-07-2025 remove_red_eye1646 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. JPO di Jalan Otista Direvitalisasi, Rekayasa Lalin Dimulai 20 Juli

    access_time17-07-2025 remove_red_eye980 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. Pramono Tegaskan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan di Forum PBB

    access_time17-07-2025 remove_red_eye938 personDessy Suciati
  5. BPBD DKI Minta Warga Waspada Banjir Pesisir

    access_time15-07-2025 remove_red_eye919 personAldi Geri Lumban Tobing

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik